Pangkas Angka Stunting, Pemkab Balangan Gelar Evaluasi dan Pendampingan Web Aksi Bangda

Oleh: Julfidan
Pangkas Angka Stunting, Pemkab Balangan Gelar Evaluasi dan Pendampingan Web Aksi Bangda

BANUASANGGAM.COM, BALANGAN – Guna memangkas angka tengkes (stunting) yang masih menjadi tantangan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah tegas dengan memperketat validitas dan percepatan pelaporan data antar-instansi.

Upaya ini diwujudkan melalui agenda Evaluasi dan Pendampingan Keterisian Data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Aula I Bapperida Balangan, Paringin Selatan, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan tersebut mengumpulkan seluruh perwakilan SKPD teknis, instansi kecamatan, hingga Puskesmas se-Kabupaten Balangan untuk menyelaraskan pemahaman pengisian data pada aplikasi Web Aksi Bangda milik kementerian.

Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Balangan, Agus Minawati, mengungkapkan bahwa langkah evaluasi ini mendesak dilakukan lantaran tren penurunan stunting di Balangan belum menunjukkan tren yang menggembirakan.

“Penurunan angka stunting di Balangan masih tergolong belum signifikan, bahkan posisi kita masih berada di tiga terendah di Kalimantan Selatan. Hal ini yang mendorong kami bergerak lebih cepat,” ungkap Agus Minawati.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Agnes Margaretha, yang hadir sebagai narasumber menyampaikan adanya perubahan skema aksi konvergensi, yakni dari semula delapan aksi kini dipangkas menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.

Menariknya, pada sistem Web Aksi Bangda versi terbaru, alur penginputan data kini tidak lagi terpusat di tingkat kabupaten, melainkan melibat peran aktif pihak kecamatan.

“Di sistem terbaru, kecamatan diwajibkan ikut menginput data. Terdapat 31 indikator yang harus diisi lengkap dengan berkas pendukungnya, seperti jumlah balita, tingkat prevalensi stunting, hingga ketersediaan tenaga medis dan dokter di tiap wilayah,” terang Agnes.

Akurasi data yang dihimpun ini bakal menjadi pijakan pemerintah pusat dalam memantau efektivitas program di daerah, sekaligus menjadi dasar Pemkab Balangan dalam mengambil tindakan intervensi medis maupun sosial yang tepat sasaran di lapangan.

Artikel Menarik Lainnya