BANUASANGGAM.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan terpaksa melakukan efisiensi dan merombak postur anggaran belanja daerah. Langkah ini diambil menyusul adanya kebijakan mendadak dari pemerintah pusat yang memotong alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026.
Penyesuaian rencana keuangan tersebut dituangkan dalam draf Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, yang resmi diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, membeberkan bahwa penurunan kemampuan fiskal daerah ini dipicu oleh adanya pemotongan pos dana desa dari pusat yang nilainya fantastis, yakni menembus angka Rp50 miliar lebih. Anggaran tersebut dikabarkan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk menyokong program pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Secara garis besar postur anggaran tidak mengalami perombakan total. Namun, kita tidak bisa menghindari adanya pengurangan karena pos dana desa dari pusat dipangkas lebih dari Rp50 miliar untuk keperluan pendirian Koperasi Merah Putih,” terang Fakhriyanto.
Secara kumulatif, kebijakan pengetatan dari pusat ini membuat kantong kas Kabupaten Balangan menyusut sekitar Rp54 miliar. Di sisi lain, tumpuan dongkrak pendapatan pada Perubahan APBD 2026 kali ini praktis hanya mengandalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi defisit transfer ini memaksa tim anggaran pemerintah daerah untuk memilah ulang lembaran program kerja di setiap instansi agar tidak melampaui batas kemampuan kas daerah.
“Kami terpaksa menyisir kembali program-program yang ada. Mana yang masuk skala super prioritas, mana kegiatan yang bisa ditunda, atau bahkan yang harus dibatalkan sama sekali. Tentu dengan kalkulasi matang agar tidak mengganggu stabilitas daerah,” tegas Sekda.
Meski diterpa pemotongan anggaran yang cukup tebal, Pemkab Balangan menjamin komitmen pembangunan tidak akan keluar dari jalur. Roda pemerintahan dipastikan tetap tegak lurus mengacu pada enam pilar prioritas pembangunan Balangan 2026.
Enam sektor kunci tersebut meliputi kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; penguatan klaster pertanian, perkebunan, dan peternakan; gairah pariwisata serta ekonomi kreatif; peningkatan mutu sekolah dan layanan kesehatan; penguatan sendi sosial, budaya, dan keagamaan; hingga modernisasi birokrasi yang inovatif dan ramah pelayanan publik.
Lewat pengajuan Perubahan KUA-PPAS ini, eksekutif berharap APBD perubahan nantinya tetap berdaya taji dalam merangsang pertumbuhan ekonomi makro, menekan angka kemiskinan, serta menjaga kualitas pelayanan dasar bagi seluruh warga Bumi Sanggam.
