BANUASANGGAM.COM, BALANGAN – Langkah strategis untuk membenahi alur transportasi dan lalu lintas di Kabupaten Balangan mulai digulirkan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Balangan resmi memulai penyusunan arah pengembangan transportasi daerah melalui agenda Ekspos Laporan Pendahuluan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).
Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Dishub Balangan pada Kamis (30/7/2026) ini melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari perwakilan Bapperida, Dinas PUPR Perkim, hingga Satuan Lalu Lintas Polres Balangan.
Kepala Dinas Perhubungan Balangan, Musa Abdullah, memaparkan bahwa Tatralok merupakan dokumen perencanaan makro yang bakal menjadi peta jalan (roadmap) tata jaringan, prasarana, serta pelayanan angkutan yang disesuaikan dengan karakteristik Bumi Sanggam.
“Dokumen ini akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi, mendesain pembangunan infrastruktur jalan, serta mengelola arus transportasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan riil di lapangan,” terang Musa.
Ia menambahkan, muara dari penyusunan dokumen Tatralok ini adalah terwujudnya sistem konektivitas antardaerah yang aman, tertib, lancar, serta berkelanjutan.
Dalam forum ekspos tersebut, sejumlah isu krusial di urut satu per satu, mulai dari urgensi peningkatan fasilitas penunjang jalan raya hingga pentingnya kekompakan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pembenahan sektor perhubungan.
Menariknya, Dishub Balangan juga jeli melihat peluang penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat sejumlah titik strategis yang potensial untuk dikembangkan menjadi kantong parkir resmi baru guna menyumbang retribusi daerah.
“Ekspos awal ini menjadi fondasi perencanaan kami. Segala masukan dari kepolisian dan instansi teknis lain akan kami ramu untuk menyusun draf program kerja yang adaptif dengan kebutuhan lokal,” tuturnya.
Musa memastikan hasil pembahasan ini segera dimatangkan menjadi dokumen Tatralok final yang siap dieksekusi, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran belanja daerah.
