Banuasanggam.com, PARINGIN – Sinergi lintas sektor demi memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data digital kembali diperlihatkan di Bumi Sanggam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemberian akses data kependudukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan di Kantor BPBD Balangan, Rabu (17/6/2026).
Tak hanya penandatanganan kerja sama strategis, agenda tersebut juga dirangkai dengan aksi jemput bola berupa fasilitasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh jajaran personel penanggulangan bencana.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan, Andi Firmansyah, memaparkan bahwa kolaborasi ini diarsiteki untuk memangkas birokrasi pendataan di lapangan, terutama saat terjadi situasi darurat. Validitas data kependudukan dinilai menjadi kunci utama agar penanganan pascabencana dapat berjalan lebih responsif, akurat, dan tepat sasaran.
“Kehadiran kami hari ini ke Kantor BPBD dalam rangka melegalkan PKS pemanfaatan data kependudukan. Kami meyakini langkah ini akan membawa asas manfaat yang luar biasa besar ke depan, khususnya mempermudah rekan-rekan BPBD dalam memvalidasi data korban bencana maupun kebutuhan operasional kedaruratan lainnya,” urai Andi Firmansyah.
Gayung bersambut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, menyambut hangat terobosan ini. Dirinya menggarisbawahi bahwa ada dua keuntungan fundamental yang didapatkan BPBD lewat agenda ini, yakni digitalisasi identitas pegawai lewat IKD serta hak akses database kependudukan yang lebih terperinci.
“Melalui PKS ini, kami kini memegang akses khusus untuk membuka data kependudukan secara mendalam by name by address. Ke depan, ketika terjadi bencana alam, kami tidak perlu lagi meraba-raba jumlah warga terdampak karena koordinasi data sudah terintegrasi satu pintu dengan Disdukcapil,” terang Rahmi.
Lebih dalam, Rahmi memberikan garansi bahwa pemanfaatan hak akses data publik ini akan dikelola dengan komitmen penuh serta tanggung jawab tinggi sesuai regulasi yang berlaku. Data yang valid ini juga menjadi elemen vital dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kebencanaan daerah.
Akurasi data kependudukan dinilai memegang peranan mahapenting dalam memetakan logistik evakuasi. Dengan mengetahui komposisi demografi korban di titik bencana, intervensi bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan presisi yang tinggi.
“Melalui basis data yang valid, kita bisa langsung mengklasifikasikan apakah korban didominasi oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, atau masuk kelompok rentan. Karena tiap klaster membutuhkan perlakuan dan intervensi bantuan yang berbeda. Kemudahan akses dari Disdukcapil inilah yang akan memotong waktu tunggu dan mempercepat visualisasi penanganan bencana di Kabupaten Balangan,” pungkasnya.
