Banuasanggam.com, PARINGIN – Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan tersebut disampaikan Wabup usai DPRD Kabupaten Balangan bersama Pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (13/7/2026).
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan, fraksi-fraksi, panitia khusus (pansus), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Balangan atas dinamika pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 hingga akhirnya membuahkan kesepakatan bersama,” ujar Akhmad Fauzi.
Menurutnya, seluruh proses pembahasan legislasi tersebut telah berhasil menyerap pelbagai saran, masukan, dan rekomendasi strategis dari pihak dewan demi menyempurnakan kualitas dokumen pertanggungjawaban fiskal daerah.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzi juga memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian WTP berturut-turut ini membuktikan komitmen daerah dalam menjaga mutu akuntansi dan tata kelola anggaran.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan penyesuaian regulasi fiskal nasional serta dinamika dana transfer ke daerah. Untuk itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diinstruksikan untuk makin mempertajam efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
“Kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien. Dengan begitu, keterbatasan anggaran yang ada tetap mampu memicu percepatan pembangunan serta memberikan magnitudo kemanfaatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Kabupaten Balangan,” tegas Wabup.
Ia menaruh harapan besar agar tali sinergisitas yang terjalin erat antara jajaran eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholders dapat terus dirawat demi mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Sanggam.
