BANUASANGGAM.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Mereka melaksanakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula Benteng Tundakan, Senin (27/4/2026).
Selain itu, upaya ini sekarang memasuki tahap penilaian mandiri melalui pengisian kertas kerja. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan mengoordinasikan langsung proses tersebut bagi seluruh instansi.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyebut sebanyak 16 SKPD sudah menyampaikan kertas kerja mereka. Saat ini, tim Bapperida tengah melakukan pengecekan serta rekapitulasi data dari belasan instansi tersebut.
“Kami masih menunggu sisa 10 SKPD lagi agar segera menyusul. Oleh karena itu, koordinasi antar-instansi harus berjalan lebih cepat dan tepat,” ujar Abdul Hadi.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa Pemkab Balangan menetapkan enam sektor prioritas dalam penerapan SPIP. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, ekonomi inklusif, hingga tata kelola pemerintahan.
Abdul Hadi berharap kehadiran tim BPKP Kalsel dapat memperkuat sistem pengendalian internal daerah. Pasalnya, pengawasan yang ketat merupakan kunci utama untuk mewujudkan Balangan yang semakin Baharat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, menekankan pentingnya sinergi dalam membangun tata kelola yang baik. Sebab, implementasi SPIP wajib menyatu dengan seluruh proses bisnis pemerintahan.
“Pengendalian harus berjalan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, setiap tahapan wajib saling terintegrasi satu sama lain,” jelas Ayi.
Singkatnya, pengabaian terhadap SPIP dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun, dengan sistem yang terpadu, Pemkab Balangan optimis mampu menjalankan program kerja secara lebih transparan dan akuntabel.
