BANUASANGGAM.COM, BALANGAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balangan mengevaluasi lima layanan prioritas, Selasa (21/4/2026). Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), mereka berupaya menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan warga.
Selain itu, lima layanan utama tersebut meliputi pembuatan NIB, Izin Praktik Ners, PBG, PKKPR, hingga dokumen lingkungan. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung kualitas kerja pemerintah daerah.
Kepala DPMPTSP Balangan, Akhriani, menjelaskan bahwa masukan dari pengguna layanan sangat berharga. Sebab, pendapat mereka akan menjadi dasar utama perbaikan sistem pelayanan ke depan.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana maksimalnya layanan kami. Oleh sebab itu, kami akan segera menindaklanjuti setiap kekurangan yang muncul dalam forum ini,” ujarnya.
Kemudian, ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan amanat regulasi Kementerian PANRB. Perangkat daerah wajib melibatkan masyarakat secara berkala agar kualitas layanan publik tetap terjaga dengan baik.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ernawati, turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas publik. Meskipun Balangan sudah masuk kategori pelayanan prima, namun nilai capaiannya masih perlu penguatan agar lebih kompetitif.
“Kami melibatkan unsur perguruan tinggi, pihak swasta, hingga media massa. Pasalnya, mereka merupakan pilar penting yang menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” tutur Ernawati.
Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat krusial agar evaluasi pelayanan berjalan secara objektif. Selain mendorong layanan prima, DPMPTSP kini tengah bersiap meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2026.
Sebelumnya, instansi ini telah sukses mengantongi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Balangan juga mengusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meraih prestasi serupa.
