BANUASANGGAM.COM, PARINGIN – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Amuntai, Gusti Iskandarsyah, melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kabupaten Balangan, Senin (9/3/2026). Oleh karena itu, Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, bersama Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, menyambut langsung kedatangan rombongan guna membahas sinergi strategis antarinstansi.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pendirian Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Balangan. Selanjutnya, langkah ini bertujuan meningkatkan pelayanan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah Bumi Sanggam dan sekitarnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak turut membahas penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang resmi berlaku sejak awal tahun 2026. Pasalnya, aturan baru ini memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Maka dari itu, Gusti Iskandarsyah berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan hukum terbaru tersebut.
Selain itu, Kalapas mengusulkan penyediaan ruang khusus tahanan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Balangan yang akan segera dibangun. Rupanya, usulan ini bertujuan mempermudah penanganan kesehatan bagi warga binaan tanpa mengabaikan aspek keamanan selama proses perawatan medis. Alhasil, koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat tahanan asal Balangan saat ini masih menempati Lapas Amuntai.
Hj. Lindawati selaku Ketua DPRD Balangan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan pelayanan pemasyarakatan tersebut. Bahkan, beliau memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Lapas Amuntai dalam melakukan koordinasi lintas sektoral sejak dini. “Kami pada prinsipnya mendukung langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, termasuk rencana pendirian Bapas,” tegas Hj. Lindawati.
Senada, Sekda Balangan Fakhriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama instansi. Singkatnya, Pemkab Balangan akan menjadikan poin-poin audiensi tersebut sebagai perhatian bersama, terutama dalam mendukung pelayanan hukum dan kesehatan di daerah. Dengan demikian, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat fasilitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan implementasi kebijakan hukum terbaru di Kabupaten Balangan.
